Timor Leste: Sebuah Kegagalan Negara, Atau Negara Gagal

catatan perjalanan jurnalistik ke Timor Leste (1)
Timor Leste; Sebuah Kegagalan Negara, Atau Negara Gagal


Hampir satu dekade Timor Leste, memilih merdeka. Keluar dari daftar provinsi Indoneia melalui referendum.
Timor Leste mencoba jadi negara. Tapi, konflik politik dalam negeri membuat pembangunan mandek. Ekonomi tergantung bantuan luar negeri...
Kondisi kehidupan rakyatnya, tidak lebih baik dari saat masih menjadi provinsi ke 27 Indonesia, hingga 1999.
Timor Leste, hingga hitungan hari ini, gagal menjadi "negara..", setidaknya dari ukuran mensejahterakan rakyat.
Berikut ringkasan catatan perjalanan jurnalistik itu dalam beberapa seri.


Seperti Ponsel Prabayar, Listrik Pun Pakai Pulsa


"Untung kita orang masih punya matahari dan bulan purnama dari Tuhan Allah,"
- Rico,
Warga Kota Dili

"Ini Timor Leste Paman, listrik juga pake beli pulsa, seperti handphone," kata Secario de Jesus, seorang warga Campo (Kampung) Alor, Hamahon, Kota Dili, saat ditanya kenapa serial telenovela yang ditonton di stasiun TV Indosiar tiba-tiba byar, padam.
Awalnya, Tribun yang tepat berada di kediamannya, Rabu (17/5) malam, mengira itu hanya lelucon. Namun, setelah mendapat penjelasan Zainuddin, perantau asal Sulsel yang menyewa salah satu kios milik de Jesus di kawasan perdagangan itu, barulah terungkap ucapan spontan itu adalah lelucon miris kas Kota Dili, dua tahun terakhir.
Ternyata, di bekas provinsi ke-27 Republik Indonesia itu sistem pembayaran listrik seperti pengguna ponsel prabayar. Mengalir tidaknya aliran listrik ke sebuah rumah warga tergantung berapa jumlah pulsa yang dibeli di kios perusahaan listrik negara.
Dibanding Indonesia, listrik sebagai infrastruktur dasar sebuah kota modern, kota Dili selangkah "lebih maju". Sistem pembayaran tagihan listrik menggunakan sistem pre paid. Untuk menghidupkan peralatan elektronik di rumah, setiap pelanggan harus membeli pulsa listrik lebih dulu.
Municipal Service, pengelola listrik dalam Kota Dili, menjual listrik ketegori rumah dan usaha kecil. Konsumen hanya menyebutkan consumer account-nya, lalu memberikan salinan kertas seukuran kuitansi elektrik bertuliskan Credit Token, semacam voucher. Seperti KTP, voucher ini dilengkapi nominal pembelian pulsa, lengkap dengan tanggal dan jam pembelian, nama pelanggan, alamat dan jumlah posisi kwh pemakaian pelanggan. Yah seperti bukti rekening pembayaran listrik PLN di Indonesia.
Yang membedakan dengan rekening tagihan listrik di Indonesia, Credit Token, ini dilengkapi personal identification number (PIN). Kalau voucher pulsa ponsel di Indonesia hanya 14 digit, maka credit token listrik ala Timor Leste ini terdiri dari 20 digit.
"Iye, seperti pulsa handphone Pak, kita masukkan PIN-nya dengan menindis nomor di meteran yang didekat pintu. Kalau benar menyala, kalau salah yang diulang tiga kali, kalau tetap salah, uang habis," kata H Zaenal, seraya menunjuk sebuah box meteran dengan 12 tuts berupa angka plus tanda pagar (number before figure, #) dan tanda bintang (snow sign number after figure, *).
"Selain di Dili, Teknologi Credit Token Electricity ini baru dipakai di Swiss," kata Zaulino Ximenes Pereira, operator listrik yang dipekerjakan East Timor Municipal Service.
Dengan membeli pulsa senilai 10 dolar AS, warga akan mendapatkan 50 kilo watt/hour (Kwh). Dengan Voucher listrik seharga Rp 95 ribu ini, maka keluarga yang memiliki Freezer, TV, radio, dan empat lampu ruangan, dengan pemakaian normal, tidak akan mengeluh kekurangan pasokan listrik hingga dua minggu.
Dari sisi kemajuan teknologi system pembayaran tagihan listrik ini terbilang maju. Teknologi ini diberlakukan untuk menyiasati krisis listrik di Dili sejak "ditinggalkan " Indonesia. Banyak mesin pembangkit yang tidak berfungsi. Pembangkit listrik mengandalkan tenaga diesel.
Namun sstem ini hanya sampai di Kota Dili. Di desa-desa atau sekitar 60 persen warga Dili hanya bisa melihat tiang dan kabel listrik membentang di depan rumahnya, namun tidak menikmatinya.
Infrastruktur listrik sisa peninggalan pemerintah Indonesia tak berfungsi lagi.
Bahkan tak sedikit kabel listrik tegangan menengah dialihfungsikan sebagai pagar rumah warga, dan kadang jadi tali jemuran.
Akibat ini, lampu penerangan di dalam kota sejak tahun 2000 hanya menjadi penghias. Malam-malam di Kota Dili dan 134 distrik (kabupaten) di Timor Leste adalah gelap. "Untung Tuhan Allah masih punya matahari dan bulan purnama," kata Rico, seorang mantan pegawai kecamatan yang kini bekerja di Kota Dili, asal Bobonaro, Timor Leste. (thamzil thahir)

//Catatan Perjalanan Jurnalistik ke Timor Leste (2)//

Kecemburuan Loro Manu
Atau Ambisi Mayor Alfredo Reinaldo

AWALNYA cemburu. Protes dan provokasi berbau etnik akhirnya berujung perang. Inilah yang menggambarkan konflik bersenjata di Dili, ibukota Timor Leste, empat hari terakhir.
Akhir Maret lalu, sekitar 591 personel angkatan darat Timor Leste, Forcas Defensa Timor Lorosae (F-FDTL) meninggalkan markas besarnya di Metinaro, sebuah distrik yang terletak 32 Km sebelah timur Kota Dili.
Panglima tinggi F-FDTL, Brigjen Taur Matan Ruak menyebut mereka tentara disersi.
Namun Mayor Alfredo Reinaldo, satu batalion tentara yang meninggalkan barak itu menyebut diri mereka F-FDTL Reformasi. Mereka menuntut perbaikan sistem promosi jabatan di tubuh FDTL, dan kesejahteraan prajurit.
Sedangkan Perdana Menteri Mari Alkatari menjuluki tentara yang meninggalkan barak itu sebagai tentara petisioner. Media lokal dan asing memilih istilah terakhir.
Panglima tertinggi F-FDTL, Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, mestinya tak khawatir jika satu batalion tentara mbalelo itu tidak membawa senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya.
Matan Ruak sesumbar soal tentara disertir itu sebagai kerikil kecil dalam organisasi paling strategis di Timor Leste. Jenderal bintang dua teman seperjuangan Gusmao dan Ketua Parlemen Nasional Fransisco Gutteres Lu Olo di masa pendudukan Indonesia mulai menyinggung TNI.
"Saya baru mengatakan itu masalah besar, jika kita akan berperang dengan tentara Indonesia," kata Matan Ruak.
Tak urung penyataan ini membuat gerah Mayor Alfredo. Petisi perbaikan nasib dan reformasi di tubuh F-FDTL diajukan ke presiden dan pemerintahan Alkatitri. Selain itu mereka juga membuat posko, semacam sekretariat protes di luar Kota Dili.
Dalam petisinya Alfredo menunjuk ketidakadilan di tubuh angkatan bersenjata sebagai pemicu kemarahan berbuntut anarkisme 591 tentara yang dipecat.
"Pejabat yang dipromosikan Matan Ruak hanya yang dari Lorosae, kita yang dari Loro Manu, tak pernah mendapat tempat," katanya.
Sekadar diketahui, sebagian besar dari satu batalion tentara disertir berasal dari etnik Loro Manu, atau wilayah sebelah barat Dili.
Etnik Loro Sae berasal dari Metinaro, Manatuto Baucau, Vequeqe, Lautem danm Los Palos. Markas besar tentara Timor berada di Metinaro. Di markas inilah konsentrasi pelatihan tentara oleh militer Australia di pusatkan.
Sedangkan etnik Loro Manu adalah distrik Liquisa, Bobonaro, Maubaro, Maliana, Balibo, Ainaro, Aileu, dan Zonmalai.
Sentimen kedaerahan kental mewarnai konflik dalam tubuh angkatan bersenjata Timor Leste. Taur Matan Ruak, panglima tentara, dinilai tidak adil memperlakukan para personel dari kawasan Timor Leste bagian barat. Ratusan tentara di bawah kepemimpinan Alfredo merasa dianaktirikan.

JBP/thamzil thahir
Dimuat di Banjarmasin Post


Saat Mayor Alfredo Cari Wartawan Indonesia

Menjelang konferensi sentral keempat partai Fretilin, Rabu (15/5/2006), Mayor Alfredo, juga mencoba cari perhatian. Puluhan wartawan asing, yang meliput pemilihan ketua partai mayoritas di parlemen itu, termasuk wartawan Tribun Timur, diam-diam diundang untuk melihat aktivitas mereka di sebuah tempat tersembunyi di sebelah barat Kota Dili.
"Saya bisa membawa Anda ke markas Mayor Alfredo, transfortasi ke sana Anda tanggung, keamanan ditanggung hanya sampai dilaur kota Dili," kata Da Silva, seorang wartawan lokal, yang mengaku sangat dekat dengan Alfredo.
"Saya dulu kuliah di Yogya, Anda bisa percaya, saya sangat tahu persepsi orang Timor setelah pisah dengan Indonesia. Kita rindu ketenangan," katanya dalam bahasa Indonesia.
Horta membisiki saya, kalau "sang mayor" sangat butuh publikasi saat ini, khususnya wartawan dari Indonesia. Kebetulan atas jasa baik seorang pengurus sentral partai itu, yang bersuamikan warga asal Makassar, Haji Sultan, saya termasuk satu-satunya wartawan asal Indonesia yang meliput konferensi di GOR Dili, di belakang kantor pusat pemerintahan Timor Leste.
Mengetahui, kantor berita tempat saya bekerja adalah salah satu anak penerbuitan dari Kompas Gramedia Grup, dia semakin bersemangat.
Dia bahkan, setelah saya menyebut nama Kompas, dia mengambil ponselnya dan meminta izin menelpon secara diam-diam, di luar ruang konferensi.
Dua menit kemudian, dia datang. "Saya bisa antar. Kami yang tanggung transpornya," katanya.
Karena saya juga tamu, dan menginap kediaman elite Fretilin, yang kebetulan seorang deputi menteri keuangan di pemerintahan Mari Alkatiri, saya meminta izin terlebih dulu atas ajakan ini.
"Sebaiknya tidak usah. Kalau ketahuan tentara Matan Ruak, posisi saya terancam dan bisa dicurigai jadi propagandis Mayor Alfredo di Indonesia," katanya.
Konferensi ini dijaga ketat aparat keamanan yang dikuasan anak buah Matan Ruak. Peserta dan wartawan yang telah masuk dilarang keluar, hingga waktu istirahat. Semua serba terkontrol, termasuk wartawan asing yang kebanyakan dari Asuatralia (ABC, The Age, dan The Herald), serta wartawan dari Amerika, Portugal, dan China. Tapi banyak juga wartawan dari kantor berita asing seperti CNN, Reuters, dan AFP.
Seperti saya, wartawan asal China datang dan mendapat akses masuk ruang konferensi, karena salah seorang elite Partai Komunis China, menjadi tamu terhormat Fretilin, dan diberi kesempatan membawakan kesan di depan pengurus partai Fretilin. (*)